MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi tuan rumah pelaksaan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Kegiatan Pengelolaan Air Pertanian se-Sulawesi yang berlangsung selama dua hari, 17–18 September 2026, di Ruang Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar.
Pertemuan strategis regional ini dihadiri oleh para Kepala Dinas Pertanian serta Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian yang membidangi irigasi dari enam provinsi di Pulau Sulawesi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi mitigasi cepat dan masif yang diterapkan Kementerian Pertanian (Kementan) guna meminimalisasi ancaman kekeringan pada lahan persawahan akibat fenomena El Nino, sekaligus menjamin keandalan produksi pangan nasional di kawasan timur Indonesia. Fokus utama koordinasi bertumpu pada mobilisasi pasokan air darurat dan penguatan infrastruktur pengairan berbasis kelompok tani.
Acara resmi dibuka oleh Direktur Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian Kementan, dengan didampingi Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BRMP) Sulsel serta Kepala Balai Pelatihan Pertanian (BPLIP) Makassar.
Jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Maros turut hadir secara aktif dalam rakor tersebut, yang diwakili langsung oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros, Jamaluddin, bersama Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Syamsul Bahri.
Dalam kesempatan tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Maros mengajukan sejumlah usulan krusial terkait pembangunan infrastruktur pengairan yang ditujukan langsung kepada kelompok tani (poktan) di wilayah terdampak. Usulan tersebut mencakup pembangunan dam parit, embung, sistem irigasi perpipaan, hingga irigasi perpompaan.
Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Maros, Syamsul Bahri, menjelaskan bahwa langkah tanggap darurat di lapangan sejauh ini terus berjalan beriringan dengan pengajuan program jangka menengah dan panjang.
“Upaya penyelamatan tanaman padi dari ancaman kekeringan terus kami optimalkan di seluruh titik rawan di Kabupaten Maros. Selain mengajukan bantuan infrastruktur fisik seperti dam parit dan embung ke pusat, kami juga telah mendistribusikan sebanyak 66 unit pompa air langsung ke kelompok-kelompok tani guna memastikan pasokan air darurat tetap mengalir ke area persawahan warga,” ujar Syamsul Bahri di sela-sela kegiatan rakor.
Melalui sinergi lintas daerah dan penguatan program dari Kementerian Pertanian ini, diharapkan ancaman penurunan produksi akibat cuaca ekstrem dapat ditekan secara signifikan di seluruh wilayah Sulawesi, khususnya di kabupaten-kabupaten penyangga pangan seperti Maros. (AC)
