MAROS – Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada hari ini, 2 Mei 2026, menjadi babak baru bagi keberlangsungan pendidikan tinggi di Kabupaten Maros.
Pimpinan Pusat Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia (PP HPPMI) Maros secara resmi mempertegas langkah pengawalan terhadap program bantuan sosial pendidikan (beasiswa) yang menjadi harapan besar bagi ribuan mahasiswa di daerah berjuluk Butta Salewangang tersebut.
Langkah konkret ini diambil pasca dilakukannya koordinasi strategis dan intensif antara pengurus pusat HPPMI Maros dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Maros. Pertemuan yang berlangsung di kompleks perkantoran daerah ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum PP HPPMI Maros, Gr. Ikram Herdiansyah, S.Pd., Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Maros, Ali Rusdy, serta Sekretaris Dinas Pendidikan Maros, Asri Radjab.
Fokus Prioritas: Memutus Mata Rantai Kemiskinan di Desil 1–5
Dalam audiensi tersebut, disepakati bahwa distribusi bantuan sosial pendidikan tahun ini akan mengalami pengetatan kriteria guna memastikan asas keadilan. Fokus sasaran utama adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga yang terdaftar dalam data kemiskinan ekstrem, dengan rentang kategori Desil 1 hingga Desil 5.
Kebijakan ini diambil untuk memastikan bahwa anggaran daerah benar-benar mengintervensi mahasiswa yang secara finansial berada di garis rentan, sehingga risiko putus kuliah akibat kendala biaya dapat diminimalisir secara signifikan.
Payung Hukum: Draf Perbup Rampung Agustus, Cair September
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Maros, **Ali Rusdy**, mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah bekerja cepat dalam merampungkan aspek administrasi dan legalitas.
“Kami tidak ingin program ini terganjal masalah hukum di kemudian hari. Saat ini, draf **Peraturan Bupati (Perbup)** sedang dalam tahap finalisasi sebagai payung hukum utama penyaluran. Target kami, Perbup ini sudah sah pada **Agustus 2026**,” jelas Ali Rusdy.
Pernyataan ini sekaligus memberikan kepastian mengenai linimasa penyaluran anggaran. Jika regulasi rampung di bulan Agustus, maka proses verifikasi akhir dan transfer dana ke rekening masing-masing mahasiswa diproyeksikan akan terealisasi pada September atau Oktober 2026.
Sinergi Lintas Sektoral dan Verifikasi Ketat
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Maros, Asri Radjab, menekankan pentingnya akurasi data melalui kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dinas Pendidikan akan berperan aktif dalam memverifikasi status akademik mahasiswa, yang kemudian disandingkan dengan data kemiskinan dari Dinas Sosial.
“Sinergi ini bertujuan menciptakan sistem satu data. Kami ingin mahasiswa yang menerima bantuan bukan hanya mereka yang membutuhkan secara ekonomi, tetapi juga memiliki integritas akademik yang jelas sebagai calon intelektual masa depan Maros,” tambah Asri.
HPPMI Maros: Kami Akan Terus “Bernafas” di Sisi Mahasiswa
Ketua Umum PP HPPMI Maros, **Ikram Herdiansyah**, menyambut baik transparansi dan keterbukaan jadwal yang dipaparkan oleh pemerintah daerah. Baginya, kepastian ini adalah “kado nyata” bagi insan pendidikan di Maros di tengah peringatan Hardiknas.
“Hasil koordinasi hari ini memberikan titik terang yang selama ini dinantikan. Namun, tugas HPPMI belum selesai. Kami akan terus mengawal, memantau setiap progres draf Perbup, hingga memastikan kriteria Desil 1 sampai Desil 5 tidak dicurangi oleh kepentingan manapun. Transparansi adalah harga mati,” tegas Ikram dengan nada optimis.
Harapan Pendidikan Inklusif
Momentum Hardiknas 2026 di Kabupaten Maros ini menjadi simbol bahwa pendidikan berkualitas tidak boleh menjadi barang mewah yang hanya bisa dinikmati golongan tertentu. Dengan pengawalan ketat dari organisasi kepemudaan seperti HPPMI, masyarakat berharap birokrasi pendidikan di Maros semakin berpihak pada mereka yang berada di garis kemiskinan, demi mewujudkan generasi emas Maros di masa depan.
