MAROS, tujuhdetiknews.com – Prestasi gemilang kembali ditorehkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros. Hingga penghujung Juli 2026, Maros sukses bertengger di posisi puncak sebagai daerah dengan realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), realisasi pendapatan Kabupaten Maros sukses menembus angka 52,58 persen.
Capaian fantastis ini tidak hanya menjadikan Maros jawara di antara 25 pemerintah kabupaten/kota dan Pemprov Sulsel, tapi juga melesat jauh meninggalkan rata-rata realisasi pendapatan daerah se-Sulsel yang baru berada di kisaran 41,07 persen.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Maros, Ferdiansyah, mengungkapkan bahwa pihaknya memang tancap gas menggenjot pundi-pundi daerah sejak semester pertama tahun 2026.
“Kita tahu di tengah efisiensi, tulang punggung keuangan daerah itu ada pada realisasi pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tentu ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja keras sehingga APBD Maros dapat berjalan sesuai target,” ujar Ferdiansyah.
Persaingan Ketat di Lima Besar
Menempel ketat di bawah Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menduduki posisi kedua dengan realisasi 52,39 persen, disusul Kabupaten Sinjai sebesar 51,75 persen.
Sementara itu, Kota Parepare mencatatkan realisasi 50,92 persen, dibayangi oleh Kabupaten Bulukumba (50,47 persen) dan Kabupaten Sidenreng Rappang (50,15 persen).
Di sisi lain, Kota Makassar sebagai ibu kota provinsi harus puas membukukan realisasi pendapatan sebesar 48,85 persen.
Data Kemendagri juga menunjukkan bahwa kinerja pendapatan daerah di Sulsel masih sangat bervariasi. Beberapa daerah tercatat masih harus mengejar ketertinggalan, seperti Kabupaten Takalar (47,08 persen), Kabupaten Bone (45,40 persen), Kabupaten Luwu Utara (44,67 persen), dan Kabupaten Pinrang (42,51 persen). Angka terendah sejauh ini dipegang oleh Kabupaten Gowa yang baru menyentuh angka 27,78 persen.
Sebagai informasi, rapor realisasi pendapatan ini dibeberkan langsung oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, dalam acara Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah di Hotel Gammara, Makassar, Sabtu (25/7/2026).
