MAROS,- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) DPD Lidik Pro Kabupaten Maros kembali menagih komitmen Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros terkait penanganan kasus hukum di wilayah tersebut. Ketua DPD Lidik Pro Maros, Ismar, S.H., secara terbuka mempertanyakan kejelasan tindak lanjut dua laporan dugaan tindak pidana korupsi yang hingga kini dinilai belum mendapat kepastian hukum.
Dua kasus yang dilaporkan tersebut adalah dugaan penyimpangan pada proyek pengerasan jalan di Desa Salenrang, serta dugaan pungutan liar (pungli) sekaligus penahanan sertifikat tanah program Prona di Desa Nisombalia.
Kasus di Desa Nisombalia bahkan menjadi sorotan tajam karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Lidik Pro membeberkan bahwa puluhan sertifikat milik warga diduga sengaja diendapkan sejak tahun 2006 silam oleh oknum mantan kepala desa setempat. Akibatnya, hingga dua dekade berlalu, hak atas tanah masyarakat kecil tersebut belum juga diserahkan kepada pemilik yang sah.
“Kami hanya ingin mengetahui perkembangan laporan yang telah kami sampaikan. Ini bukan sekadar administratif, melainkan menyangkut hak-hak dasar masyarakat yang diduga dikebiri,” tegas Ketua DPD Lidik Pro Maros, Ismar, S.H.
Demi transparansi publik, Lidik Pro juga telah melayangkan pesan konfirmasi resmi ke bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Maros guna meminta kejelasan sejauh mana proses hukum ini bergulir.
Merespons tuntutan tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Maros akhirnya angkat bicara. Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Maros, Andy Rinaldy, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp membenarkan adanya laporan yang masuk terkait program Prona di Desa Nisombalia.
“Untuk laporan mengenai Prona, kami sudah terima laporannya. Langkah selanjutnya akan segera kami tindaklanjuti untuk pengumpulan data dan bahan keterangan (puldata/pulbaket),” terang Andy Rinaldy.
Sementara itu, mengenai laporan dugaan korupsi proyek jalan beton di Desa Salenrang, pihak Kejari Maros mengaku masih melakukan penelusuran internal. “Namun laporan terkait jalan beton di Desa Salenrang, kami cek dulu Nanti perkembangannya akan kami kabari lebih lanjut,” tambahnya.
Lidik Pro Maros menegaskan akan terus mengawal kedua kasus ini. Mereka berharap aparat penegak hukum (APH) di Kejari Maros mengedepankan asas transparansi dan akuntabilitas, agar masyarakat dapat melihat langsung proses penegakan hukum yang adil dan terbuka di Kabupaten Maros.
