SULSEL, MAROS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros bergerak cepat merespons adanya laporan dugaan tumpang tindih batas tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 00023. Lahan yang kini digunakan sebagai Kantor Polsek Turikale tersebut diduga berbatasan langsung dan bersinggungan dengan lahan milik warga setempat.
Berdasarkan salinan dokumen yang dihimpun, objek tanah yang dipersoalkan merupakan aset daerah dengan status Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Maros. Lahan yang berlokasi di Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros ini tercatat memiliki luas 869 meter persegi.
Menyikapi polemik batas tanah tersebut, Kepala Bagian Keuangan dan Aset Pemkab Maros, Wempi, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. Ia berjanji akan segera turun tangan melakukan penelusuran dokumen dan pengecekan fisik di lokasi bersama jajarannya.
“Nanti kami cek dulu dengan anggota,” ujar Wempi saat dikonfirmasi media pada Kamis (16/7/2026).
Langkah taktis ini diambil guna memastikan kesesuaian antara data administrasi pertanahan yang dikantongi pemerintah daerah dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini dinilai penting demi menghindari kesalahpahaman yang berlarut-larut terkait batas bidang tanah milik negara dan hak milik warga.
Di sisi lain, salah seorang warga yang merasa bersinggungan langsung dengan lahan tersebut, Juristno Satari, meyakini adanya ketidaksesuaian tapal batas. Menurut pengetahuannya, batas tanah yang diklaim sebagai area Polsek Turikale tersebut justru masuk ke dalam area tanah miliknya sendiri.
“Setahu saya, batas tersebut berada di lokasi saya,” ungkap Juristno singkat.
Klaim sepihak ini nantinya akan menjadi salah satu rujukan penting bagi Pemkab Maros saat melakukan verifikasi data administrasi maupun ketika dilakukan pengukuran ulang di lapangan oleh instansi yang berwenang.
Apresiasi terhadap respon cepat Pemkab Maros datang dari Ketua DPD Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi dan Kriminal Khusus Republik Indonesia (LIDIK PRO) Kabupaten Maros, Ismar, S.H. Ia memuji sikap kooperatif Kabag Keuangan dan Aset Pemkab Maros yang dinilai transparan.
“Kami mengapresiasi sikap Kepala Bagian Keuangan dan Aset yang akan melakukan pengecekan bersama jajarannya. Kami berharap proses ini dilakukan secara objektif, transparan, dan mengacu pada data resmi Badan Pertanahan Nasional (BPN), termasuk apabila diperlukan pengukuran ulang di lapangan bersama para pihak yang berbatasan,” tegas Ismar.
Lebih lanjut, Ismar menjelaskan bahwa kehadiran LIDIK PRO dalam mengawal kasus ini bukan untuk mencari-cari kesalahan atau menyudutkan salah satu pihak. Fokus utama lembaga swadaya ini adalah mendorong terwujudnya kepastian hukum, baik bagi pengamanan aset pemerintah daerah maupun perlindungan hak-hak masyarakat sipil.
“Jika nantinya hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh data telah sesuai, tentu itu harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Namun apabila ditemukan adanya perbedaan data atau batas bidang tanah, maka penyelesaiannya juga harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tambahnya.
Ismar juga menegaskan bahwa LIDIK PRO Maros akan terus memantau perkembangan persoalan ini hingga instansi berwenang mengeluarkan keputusan resmi. Langkah pengawalan ini penting agar tidak timbul spekulasi liar di tengah masyarakat terkait status dan legalitas batas tanah tersebut.
