MAROS — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Maros menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan pelayanan yang inklusif dan humanis. Hal ini dibuktikan melalui gelaran Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Program Strategi Pelayanan Holistik Terintegrasi Bagi Warga Binaan Lansia Pemasyarakatan atau yang disingkat SAPA LANSIA PAS, Kamis (8/10).
Kegiatan strategis yang dihelat di Maros ini merupakan bagian dari Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2026. Forum tersebut dirancang secara khusus untuk merumuskan sistem pelayanan yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan bagi para warga binaan yang sudah lanjut usia.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan (Kanwil Ditjenpas Sulsel), Hernowo Sugiastanto, hadir secara langsung sekaligus membuka jalannya acara. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi langkah progresif yang diambil oleh Lapas Maros dalam merangkul berbagai elemen pemerintahan dan akademisi.
FGD SAPA LANSIA PAS menghadirkan diskusi lintas sektor yang melibatkan banyak pemangku kepentingan penting. Sejumlah instansi terkemuka tampak hadir berpartisipasi, di antaranya:
- Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag)
- Dinas Sosial (Dinsos)
- Dinas Kesehatan (Dinkes)
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-Dalduk KB)
- Kementerian Agama (Kemenag)
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
- Tim Psikologi dari Universitas Hasanuddin (Unhas)
Kehadiran multi-sektor ini bertujuan untuk merajut perspektif bersama. Pendekatan yang digagas tidak hanya berfokus pada pembinaan internal, tetapi merambah ke berbagai aspek krusial seperti kesehatan fisik dan mental, jaminan sosial, kelengkapan administrasi kependudukan, bimbingan keagamaan, psikologis, hingga pemberdayaan.
Jalannya diskusi dipandu langsung oleh perwakilan Psikologi Universitas Hasanuddin (Unhas) selaku moderator. Suasana interaktif tampak mendominasi ruangan saat para peserta saling bertukar gagasan, mengidentifikasi tantangan riil di lapangan, serta memetakan peluang penguatan kolaborasi antarinstansi agar pelayanan bagi lansia di dalam Lapas dapat berjalan secara optimal.
Kepala Lapas Kelas IIB Maros, Ali Imran, menegaskan bahwa penanganan warga binaan lansia tidak bisa dilakukan secara parsial. Kompleksitas kebutuhan kelompok usia lanjut menuntut adanya kerja sama yang erat dari berbagai pihak yang memiliki kewenangan di bidang masing-masing.
“Melalui SAPA LANSIA PAS, kami ingin membangun pelayanan yang lebih terpadu dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai bidangnya. Masukan dari seluruh peserta FGD menjadi bagian penting dalam menyusun langkah pelayanan yang lebih tepat bagi warga binaan lansia,” ungkap Ali Imran di sela-sela kegiatan.
Melalui forum diskusi ini, Lapas Maros optimis dapat melahirkan model pelayanan pemasyarakatan yang adaptif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Seluruh masukan dan hasil rumusan FGD nantinya akan diintegrasikan sebagai fondasi utama dalam menyukseskan Proyek Perubahan PKN Tingkat II Tahun 2026.
Langkah ini sekaligus menjadi tonggak penting dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan Indonesia yang semakin inklusif, humanis, serta berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar warga binaan tanpa terkecuali. (Ac)
