MAROS — Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia (HPPMI) Maros melayangkan sorotan tajam terhadap kinerja pimpinan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Maros. Organisasi kepemudaan terbesar di Maros tersebut menilai kinerja Kadisparpora saat ini jauh dari kata memadai, khususnya dalam menyikapi pelibatan pemuda, dukungan terhadap organisasi kepemudaan, serta arah kebijakan program pembangunan pemuda di daerah.
Atas dasar dinamika tersebut, Pimpinan Pusat (PP) HPPMI Maros secara resmi mendesak Bupati Maros untuk menggunakan kewenangannya dalam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Disparpora Kabupaten Maros.
Ketua Umum PP HPPMI Maros, Ikram Herdiansyach, menegaskan bahwa gelombang kritik ini lahir dari evaluasi mendalam atas realitas pembinaan kepemudaan yang dirasakan langsung oleh kalangan pelajar, mahasiswa, dan komunitas pemuda di Kabupaten Maros.
Poin utama yang menjadi pemicu keprihatinan HPPMI Maros adalah minimnya ruang partisipasi dan pelibatan pemuda dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-98 tingkat Kabupaten Maros. Menurut Ikram, tema nasional yang diusung tahun ini, yakni “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia”, seharusnya tidak sekadar menjadi jargon seremoni, melainkan diterjemahkan ke dalam aksi nyata dan partisipasi inklusif di daerah.
Ia mempertanyakan sejauh mana Disparpora Maros menjalankan fungsi strategisnya untuk mengonsolidasikan elemen organisasi kepemudaan, komunitas, hingga kalangan pelajar dan mahasiswa.
“Peringatan Sumpah Pemuda bukan sekadar upacara tahunan. Jika pemuda hanya hadir sebagai penonton dan bukan pelaku, maknanya berhenti di podium. Momentum ini harus memperkuat partisipasi, kepemimpinan, kreativitas, dan konsolidasi pemuda,” tegas Ikram dalam keterangannya, Selasa (27/10/2026).
Lebih lanjut, HPPMI Maros menilai persoalan partisipasi berbanding lurus dengan rendahnya komitmen dukungan Disparpora terhadap gagasan dan kegiatan organisasi kepemudaan. Berdasarkan catatan serta pengalaman lapangan, dukungan pemerintah di bawah kepemimpinan Kadisparpora saat ini dinilai jauh menurun dibandingkan era kepemimpinan dinas sebelumnya yang dirasakan lebih komunikatif dan berdampak positif.
Selain persoalan dukungan moril maupun materiil, HPPMI Maros menyoal orientasi prioritas program kepemudaan Disparpora. Organisasi ini mengkritik kecenderungan agenda Disparpora yang terkesan lebih berfokus pada kegiatan administratif dan proyek ketimbang program pembinaan langsung yang mampu mengasah kapasitas, kreativitas, kemandirian, serta jiwa kepemimpinan generasi muda.
Guna memastikan akuntabilitas publik, HPPMI Maros menuntut penjelasan transparan dari Disparpora Maros mengenai empat poin krusial:
- Indikator keberhasilan program kepemudaan.
- Manfaat konkrit yang diterima langsung oleh pemuda.
- Pemerataan akses kegiatan bagi seluruh elemen pemuda.
- Capaian nyata pembinaan terhadap organisasi kepemudaan di Kabupaten Maros.
Persoalan lain yang tak kalah krusial adalah lemahnya ruang dialog, komunikasi, dan koordinasi antara Disparpora dengan wadah kepemudaan. Ikram menyayangkan sikap dinas yang terkesan hanya merangkul organisasi pemuda saat membutuhkan dukungan seremoni semata.
Ia mendesak agar Disparpora membuka forum komunikasi berkala, melakukan pendataan organisasi kepemudaan secara tertib, membuka kran penyampaian aspirasi, serta menjamin keterbukaan informasi mengenai anggaran dan program kepemudaan.
“Organisasi kepemudaan bukan pelengkap acara. Kami mitra strategis yang semestinya dilibatkan sejak perencanaan hingga evaluasi. Dialog rutin dan keterbukaan informasi adalah hak pemuda, bukan sekadar kebaikan hati pemerintah,” lugas Ikram.
Menyikapi kebuntuan ini, PP HPPMI Maros mengingatkan bahwa evaluasi terhadap pimpinan perangkat daerah merupakan hak serta kewajiban Bupati Maros demi menjamin roda pemerintahan dan pelayanan publik berjalan optimal. HPPMI menegaskan bahwa langkah ini bukan bentuk perselisihan pribadi, melainkan mekanisme kontrol sosial yang sah.
HPPMI Maros mendesak Bupati Maros melakukan evaluasi objektif dan terukur yang mencakup aspek pelibatan pemuda, keberpihakan anggaran, kemitraan strategis, keterbukaan informasi, hingga kesesuaian program dengan kebutuhan pemuda Maros.
Apabila hasil evaluasi membuktikan bahwa pimpinan Disparpora gagal mencapai target kinerja dan tanggung jawab jabatannya, HPPMI Maros meminta Bupati Maros mengambil tindakan tegas sesuai aturan kepegawaian yang berlaku, termasuk opsi pergantian pejabat (rotasi/copot jabatan).
“Kritik ini bukan serangan pribadi. Kami mempersoalkan kinerja, kebijakan, dan dampaknya bagi pemuda. Karena itu kami meminta evaluasi yang objektif, terbuka, dan terukur, lalu diikuti perbaikan kebijakan kepemudaan yang konkret,” kunci Ikram. (**)
