MAROS, – Eskalasi sengketa lahan di Kabupaten Maros kini memasuki babak baru. Lembaga Investigasi Mendidik Pro Rakyat Nusantara (Lidik Pro) Kabupaten Maros secara resmi menyatakan sikap kritisnya setelah melakukan kajian mendalam terhadap berkas perkara yang melibatkan sosok bernama Sarman. Lidik Pro mencium adanya aroma ketidakberesan administratif yang berpotensi merugikan hak-hak konstitusional pemilik lahan yang sah.
Ketua Lidik Pro Maros, Ismar, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penelusuran lapangan dan verifikasi dokumen yang dilakukan bersama penasehat hukum ahli waris, ditemukan ketidaksinkronan fatal pada dokumen yang diajukan oleh pihak Sarman. Fokus utama sorotan Lidik Pro tertuju pada penentuan objek lokasi tanah yang dinilai tidak berdasar pada fakta otentik.
“Kami telah mengamati secara serius anatomi kasus ini. Berdasarkan investigasi tim di lapangan, ditemukan banyak titik lemah dalam dokumen Sarman. Paling krusial adalah ketidaksesuaian objek lokasi tanah yang diklaim dengan fakta fisik di lapangan,” tegas Ismar saat ditemui di sekretariatnya.Ia menambahkan bahwa ahli waris yang sah telah mengambil langkah tegas dengan memberikan kuasa penuh kepada Pak Awing sebagai representasi pihak keluarga. Langkah ini diambil untuk memastikan proses pembuktian kepemilikan lahan berjalan secara linier dengan dokumen hukum yang valid, bukan sekadar klaim sepihak yang dipaksakan.
Di tengah carut-marut sengketa tersebut, Lidik Pro Maros justru memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja jajaran kepolisian, khususnya kepada Kabid Propam Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Zulham Effendy.
Lidik Pro menilai bahwa di bawah kepemimpinan Kombes Pol Zulham Effendy, institusi Propam menunjukkan taringnya dalam menjaga integritas personel serta berkomitmen penuh dalam memutus mata rantai mafia tanahyang kerap bersembunyi di balik celah regulasi.
Komitmen Tegas Penanganan kasus dinilai transparan tanpa pandang bulu.
Langkah Propam dianggap sebagai bentuk perlindungan bagi warga negara dari praktik premanisme berkedok administrasi.
Lidik Pro melihat adanya sinyal positif bahwa hukum tidak lagi “tajam ke bawah tapi tumpul ke atas” dalam kasus pertanahan di Sulawesi Selatan.
Ismar menegaskan bahwa Lidik Pro tidak akan tinggal diam dan bakal terus mengawal dinamika kasus ini hingga mencapai titik terang. Pihaknya memperingatkan seluruh oknum yang mencoba bermain dengan memalsukan dokumen atau melakukan upaya penguasaan lahan secara ilegal.
Langkah strategis Lidik Pro ke depan meliputi:
1.Monitoring Persidangan: Mengawal setiap tahapan hukum agar tetap berjalan di atas rel keadilan.
2.Verifikasi Lanjutan: Bekerja sama dengan ahli agraria untuk memperkuat posisi hukum ahli waris.
3. Pelaporan Pidana: Siap melayangkan laporan resmi jika ditemukan unsur pidana berupa pemalsuan surat otentik (Pasal 263 KUHP) oleh pihak lawan.
Sebagai penutup, Lidik Pro Maros menghimbau kepada seluruh pihak yang bersengketa agar mengedepankan proses hukum (due process of law) dan menahan diri dari tindakan-tindakan provokatif di lapangan yang dapat memicu konflik horizontal.
“Negara kita adalah negara hukum. Kami berdiri di pihak kebenaran untuk memastikan bahwa hak milik rakyat tidak dirampas oleh kekuatan mafia. Kami percayakan penyelesaian ini kepada mekanisme yang adil dan transparan,” pungkas Ismar.
Dengan munculnya pernyataan resmi ini, publik kini menanti langkah hukum selanjutnya dari pihak ahli waris dan respons dari pihak terlapor, sementara dukungan terhadap Polda Sulsel untuk membersihkan praktik mafia tanah terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat.
