Sulsel , Maros – Wakil Ketua Umum HPPMI Maros, Ilham Tammam, mengecam keras pernyataan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang disampaikan pada puncak peringatan Hari Jadi ke-67 Kabupaten Maros. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyatakan, “Semakin ditanam pisang, semakin saya tidak kerja,” kemudian melanjutkan, “Siapa yang bicara (kritik), saya tidak kerjakan. Mulai sekarang berhenti bicara. Saya begitu memang orangnya dari dulu.”
Menurut Ilham, pernyataan tersebut bukan sekadar kekeliruan dalam memilih diksi, melainkan menunjukkan cara pandang yang keliru terhadap kritik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kritik tidak boleh diposisikan sebagai faktor yang menentukan ada atau tidaknya perhatian pemerintah terhadap suatu persoalan. Ketika seorang gubernur menyampaikan kalimat seperti itu di ruang publik, pesan yang diterima masyarakat adalah: semakin keras mengkritik, semakin kecil peluang untuk didengar.
“Ini bukan persoalan sensitivitas seorang kepala daerah. Ini persoalan kualitas demokrasi. Pernyataan seperti itu berpotensi mengintimidasi ruang kritik masyarakat dan tidak mencerminkan watak seorang pemimpin yang siap dievaluasi oleh rakyat,” tegas Ilham.
Ia menegaskan bahwa masyarakat yang menanam pohon pisang tidak sedang menyerang kehormatan gubernur, melainkan menyampaikan protes atas buruknya pelayanan publik. Karena itu, respons pemerintah seharusnya berorientasi pada penyelesaian persoalan, bukan mengeluarkan pernyataan yang justru menggeser substansi dari jalan yang rusak menjadi konflik antara pemerintah dan masyarakat.
Ilham juga menyoroti kalimat, “Saya begitu memang orangnya dari dulu.” Menurutnya, kalimat tersebut justru memperkuat anggapan bahwa sikap terhadap kritik bukanlah respons spontan, melainkan sesuatu yang dianggap wajar oleh gubernur sendiri.
“Kalimat itu problematis. Seorang pejabat publik tidak bisa membenarkan cara berkomunikasinya hanya dengan alasan ‘memang begitu orangnya’. Dalam jabatan publik, yang dinilai bukan karakter pribadi, tetapi dampak dari setiap ucapan terhadap kepercayaan masyarakat dan kualitas demokrasi,” ujarnya.
Lebih jauh, HPPMI Maros menilai polemik ini tidak dapat dilepaskan dari menurunnya kualitas komunikasi publik di Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, publik berulang kali menyaksikan pejabat negaraatau pemerintahan prabowo yang merespons kritik secara defensif, bahkan cenderung konfrontatif. Pola komunikasi seperti ini berisiko membentuk budaya birokrasi yang alergi terhadap kritik dan menganggap aspirasi masyarakat sebagai ancaman terhadap kewibawaan pemerintah.
“Kami melihat ada persoalan serius dalam pola komunikasi pemerintahan hari ini. Ketika komunikasi di tingkat nasional semakin sering memunculkan kontroversi dibanding membangun kepercayaan publik, maka tidak mengherankan apabila pola yang sama ikut direproduksi di tingkat daerah. Ini harus menjadi evaluasi bersama, karena yang dipertaruhkan bukan sekadar citra seorang pejabat, melainkan kualitas demokrasi dan hubungan negara dengan warganya.”
HPPMI Maros meminta Gubernur Sulawesi Selatan mengevaluasi secara serius cara berkomunikasi dengan masyarakat. Seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa keras ia merespons kritik, tetapi dari kemampuannya menerima koreksi tanpa mempertaruhkan kepercayaan publik. Pernyataan seperti ini tidak boleh dinormalisasi karena berpotensi membentuk budaya pemerintahan yang alergi terhadap kritik dan semakin menjauh dari rakyat
